Kasus Suap Dana Hibah Pokmas APBD Jatim, KPK Telusuri Pemberian Fee untuk Anggota DPRD Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pemberian fee untuk anggota DPRD Jawa Timur terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2021–2022. Penelusuran itu digarap tim penyidik KPK saat memeriksa lima orang di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa (22/10/2024). Lima orang yang diperiksa adalah empat…
